Cri-J Indonesia

credit : http://au2.uu5.com/xw/2012/1030/614.html / infinitySui

Video 1

Video 2

Video 3

Video 4

Video 5

View original post

Advertisements

Cri-J Indonesia

English trans : sa_sha26
Indonesia trans : Cri-J Indonesia

@treej_company
“Online Game Audition 2” Press conference is going to start soon at ChengDu, China. There will live broadcast by Sina. Please click the link below to view.
Konferensi pers “Online Game Audition 2” segera dimulai di Chengdu, China. Akan ada siaran langsung dari Sina. Silahkan klik link dibawah ini untuk melihatnya.

To international official members, we are sending out membership goods now. If you didn’t give us your exact address/wrong address, the sending of the shipment will fail. Please take note.
Untuk member resmi internasional, kami sedang mengirim goodies membership resmi sekarang. Jika kalian tidak memberikan alamat yang benar / alamat yang salah, pengiriman akan gagal. Harap diperhatikan.

@codeinconnu
10 minutes before he went out
10 menit sebelum dia keluar

Photo time!

@codeinconnu
I heard many couldn’t watch webcast… so it’s a bit boring though…
Aku dengar banyak yang tidak…

View original post 94 more words

Pengumuman Lowongan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Kesehatan 2012 – 2013 PPCI: Pengumuman Lowongan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Kesehatan 2012 – 2013 | lowongan cpns 2012 – 2013

 

KEMENTERIAN KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
P E N G U M U M A N
NOMOR : KP.01.02.1.1.A.730
PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2012

Pengumuman Lowongan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Kesehatan 2012 – 2013. Kementerian Kesehatan RI membuka kesempatan bagi Warga Negara Indonesia lulusan D-III/D-IV/S1/S2 untuk diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Kesehatan Tahun 2012 yang akan ditempatkan di Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan di seluruh Indonesia.

 

1. Persyaratan Pelamar

  • Warga Negara Republik Indonesia.
  • Usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun. pada tanggal 01 Oktober 2012.
  • Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum penjara atau kurungan.
  • Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS/Anggota TNI/Polri maupun pegawai swasta.
  • Tidak berkedudukan sebagai Calon/PNS, Calon/Anggota TNI/Polri, anggota/pengurus partai politik dan tidak sedang terikat perjanjian/kontrak kerja dengan instansi lain.
  • Berbadan sehat.
  • Bagi pelamar yang mendaftar untuk mengisi formasi dokter/dokter gigi/dokter spesialis/dokter gigi spesialis harus memiliki STR sebagai dokter/dokter gigi/dokter spesialis/dokter gigi spesialis.
  • Bersedia melaksanakan tugas pada unit kerja penempatan paling singkat selama 5 (lima) tahun.
  • Bagi dokter/dokter gigi yang berstatus sebagai peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Tahap Akhir hanya dapat melamar di Rumah Sakit Pendidikan tempat yang bersangkutan mengikuti program pendidikan.

2. Tenaga yang dibutuhkan

  • Jenis tenaga yang dibutuhkan adalah Dokter, Perawat, Dosen dan Sanitarian.
  • Alokasi Formasi
    Alokasi formasi di Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan pada setiap provinsi dapat dilihat di  website Biro Kepegawaian (www.ropeg-kemenkes.or.id) dan  website Kementerian Kesehatan (www.depkes.go.id) yang akan ditayangkan pada Minggu ke-4 Juli 2012.
Tahapan Pendaftaran
A. Pendaftaran On-Line
  • Pendaftaran pelamar secara  on-line melalui  website Biro Kepegawaian (www.ropeg-kemenkes.or.id) dan  website Kementerian Kesehatan (www.depkes.go.id) mulai tanggal 31 Juli s/d 4 Agustus 2012.
  • Pelamar harus memperhatikan langkah-langkah pengisian secara cermat dan hati-hati. Kesalahan pengisian yang tidak sesuai dengan dokumen pendukung dapat mengakibatkan ketidaklulusan seleksi administrasi.
  • Setiap pelamar hanya diperkenankan mendaftar pada 1 (satu) peminatan unit kerja dan tidak diperkenankan untuk mengubah pilihan peminatan yang sudah diisikan pada saat pendaftaran secara on-line.
  • Bagi pelamar yang  bersedia ditempatkan di mana saja di seluruh wilayah Indonesia; maka disamping mengisi peminatan unit kerja (sesuai ketentuan dalam angka 3 di atas),  dapat  mengisi pilihan  bersedia (Ya/Tidak) ditempatkan di mana saja pada form registrasi on-line.
  • Mencetak hasil pendaftaran secara  on-line dan menempel 1 (satu) lembar pas foto berwarna terbaru berukuran 4 x 6 serta menandatangani print out pendaftaran secara on-line tersebut.
  • Pendaftaran secara  on-line akan diproses setelah berkas lamaran diterima Panitia yang dikirimkan melalui  PO BOX di masing-masing Provinsi  peminatan.

 

B. Pengiriman Berkas Pendaftaran
  • Berkas pendaftaran disampaikan melalui Pos dengan kilat khusus/tercatat/ekspres.
  • Panitia hanya menerima berkas yang dikirimkan melalui PO BOX pada masing-masing provinsi peminatan mulai tanggal 31 Juli 2012 dan diterima di PO BOX selambat-lambatnya tanggal  13 Agustus 2012 pukul 15.00 waktu setempat (bukan tanggal cap pos pengiriman). Berkas yang diterima PO BOX setelah tanggal 13 Agustus 2012 pukul 15.00 waktu setempat tidak akan diproses.
  • Setiap pelamar hanya diperkenankan mengirimkan 1 (satu) berkas pendaftaran dan tidak ada pengiriman susulan berkas. Berkas yang sudah dikirimkan menjadi milik Panitia dan tidak dapat diminta kembali.
  • Berkas yang dikirimkan atau diterima sebelum tanggal  31 Juli 2012 dianggap tidak berlaku.
  • Berkas pendaftaran 1 (satu) rangkap harus disusun dengan urutan sebagai berikut:  a) Asli hasil cetak (print out) registrasi  on-line (ditandai dengan  barcode) yang telah ditandatangani pelamar dan ditempel pas foto berwarna yang terbaru ukuran 4 x 6; b) Fotokopi Ijazah (D-III, D-IV, S1, S2)  yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dan dicap basah. Bagi yang memiliki ijazah pendidikan dari luar negeri harus dilengkapi dengan surat penetapan pengesahan/penyetaraan dari Menteri Pendidikan Nasional; c) Fotokopi transkrip nilai yang mencantumkan program studi/peminatan/jurusan atau surat keterangan yang menyatakan program studi/peminatan/jurusan dari perguruan tinggi lulusan; d) Untuk peminatan formasi pendidikan S2 harus melampirkan ijazah S1/DIV/D-III yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dan dicap basah sesuai dengan formasi yang telah ditetapkan. e) Fotokopi sertifikat akreditasi program studi yang disahkan atau surat keterangan yang menyatakan bahwa program studi pendidikan tinggi terakreditasi minimal B yang telah disahkan; f) Bagi pelamar yang berstatus sebagai  peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Tahap Akhir harus melampirkan Surat Keterangan PPDS Tahap Akhir dari Fakultas Kedokteran; g) Asli Surat Keterangan Berbadan Sehat terbaru yang dikeluarkan oleh Dokter Pemerintah antara lain di Puskesmas/RSUD/RSUP/RS TNI-Polri yang memiliki izin praktik (minimal diterbitkan Juli 2012). h) Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku pada saat registrasi on-line dan telah dilegalisir serta dicap basah; i) Surat pernyataan bersedia melaksanakan tugas pada unit kerja penempatan paling singkat selama 5 (lima) tahun (form surat pernyataan dapat di-download dari http://www.ropeg-kemenkes.or.id); j) Bagi pelamar yang memilih peminatan bersedia ditempatkan di mana saja harus melampirkan surat pernyataan  bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia di luar peminatan  sesuai formasi yang tersedia (form surat pernyataan dapat di-download dari http://www.ropeg-kemenkes.or.id).
  • Bagi pelamar yang memiliki pengalaman masa kerja pada unit kerja sesuai peminatan harus melampirkan fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan yang telah dilegalisir serta dicap basah oleh pimpinan unit kerja. Contoh : Pelamar yang berstatus sebagai pegawai kontrak/honorer di RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung dan melamar pada RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung harus melampirkan fotokopi  Surat KeputusanPengangkatan yang telah dilegalisir serta dicap basah oleh pimpinan unit kerja.
  • Bagi dokter/dokter gigi/dokter spesialis/dokter gigi spesialis melampirkan: a) Fotokopi Surat Tanda Registrasi (STR)  tidak perlu dilegalisir (bukan tanda terima pengurusan STR); b) Fotokopi Surat Keterangan Selesai  Penugasan/Selesai Masa Bakti (SMB) yang diterbitkan Dinas Kesehatan Provinsi Penugasan dan telah dilegalisir serta dicap basah (khusus bagi dokter/dokter gigi/dokter spesialis/dokter gigi spesialis pasca Pegawai Tidak Tetap yang mencantumkan Surat Keterangan Selesai Penugasan atau Selesai Masa Bakti (SMB) dalam registrasi  on-line). Legalisir dapat dilakukan pada Dinas Kesehatan Provinsi setempat sepanjang dapat  menunjukkan asli Surat Keterangan Selesai Penugasan tersebut; c) Bagi dokter/dokter gigi/dokter spesialis/dokter gigi spesialis Pegawai Tidak Tetap yang dalam masa penugasan dapat melampirkan fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan yang dilegalisir dan dicap basah oleh Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten tempat bertugas. Contoh: (1) Selesai Masa Bakti di Provinsi Maluku sedangkan yang bersangkutan saat ini berdomisili di Jakarta, maka legalisir dapat dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dengan menunjukkan asli Surat Keterangan Selesai Penugasan atau SMB; (2) Dokter/Dokter Gigi PTT yang saat ini bertugas di Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi, maka  legalisir dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari  atau Dinas Kesehatan Provinsi Jambi.
  • Susun seluruh dokumen sesuai urutan angka  5 di atas dan dijepit serta masukkan ke dalam map kertas dengan warna sebagai berikut: a) Warna map hijau untuk dokter; b) Warna map merah untuk perawat; c) Warna map kuning untuk sanitarian; d) Warna map biru untuk dosen.
  • Pada sampul map sesuai angka 7 di atas tersebut ditulis : a) Nama peserta. b) Nomor pendaftaran.  c) Jabatan, contoh: dokter/perawat/sanitarian/dosen d) Kualifikasi pendidikan, contoh: Dokter Umum, Dokter Spesialis Anestesi, Sarjana Kesehatan Masyarakat Jurusan Kesehatan Lingkungan.
  • Pada map  sesuai angka 7 dan 8 di atas dimasukkan ke dalam amplop warna coklat, pada bagian depan amplop ditulis: Kepada Sub Tim Seleksi Pengadaan CPNS Provinsi …… (sesuai provinsi peminatan) Kementerian Kesehatan Tahun 2012 PO BOX ………. (sesuai provinsi peminatan) dan pada sudut kiri atas bagian depan amplop ditulis  Nomor Pendaftaran Registrasi On-line.  Contoh :   Peminatan di Rumah Sakit Paru Dr. H. A. Rotinsulu Bandung, pada bagian depan amplop ditulis: Kepada Sub Tim Seleksi Pengadaan CPNS Provinsi Jawa Barat Kementerian Kesehatan Tahun 2012 PO Box 88888 /Bandung 40000.
  • Khusus untuk pelamar dengan peminatan  Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, pengiriman berkas ditujukan kepada Ketua Sub Tim Seleksi Pengadaan CPNS Provinsi Papua/Papua Barat (sesuai provinsi peminatan) dengan alamat pengiriman melalui PO BOX pada masing-masing kota sesuai UPT peminatan, yaitu : Provinsi Peminatan UPT Peminatan PO BOX Papua Poltekkes Jayapura KKP Kelas II Jayapura PO BOX 2001 Jayapura KKP Kelas III Biak PO BOX 124 Biak 98100 KKP Kelas III Merauke PO BOX 173 Merauke Papua Barat KKP Kelas III Manokwari PO BOX 2000 Manokwari Poltekkes Sorong KKP Kelas III Sorong PO BOX 229 Sorong
C. Pelaksanaan Ujian Tulis
  • Ujian Tulis diselenggarakan secara serentak dalam 1 (satu) hari pada hari Sabtu tanggal  8 September 2012 di masing-masing  provinsi peminatan. Contoh: a) Registrasi  on-line di Jakarta, peminatan RS Wahidin Sudirohusodo – lokasi ujian di Makassar.  b) Registrasi  on-line di Medan, peminatan Poltekkes Tasikmalaya – lokasi ujian di Bandung.
  • Peserta diwajibkan membawa Kartu Tanda Peserta Ujian, Pensil 2B asli, penghapus, rautan dan alat tulis lainnya yang diperlukan.
  • Lokasi pelaksanaan ujian tulis akan diumumkan pada saat peserta mengambil Kartu Tanda Peserta Ujian.
  • Khusus untuk pelamar dengan peminatan  Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, ujian tulis akan dilaksanakan pada masing-masing kota sesuai UPT peminatan, yaitu : Provinsi Peminatan UPT Peminatan Lokasi Ujian Tulis Papua Poltekkes Jayapura KKP Kelas II Jayapura  Jayapura KKP Kelas III Biak Biak KKP Kelas III Merauke Merauke Papua Barat KKP Kelas III Manokwari Manokwari Poltekkes Sorong KKP Kelas III Sorong Sorong
D. Kelulusan Ujian Tulis
  • Materi ujian tulis terdiri dari : Tes Kompetensi Dasar (TKD) yang  meliputi Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), Tes Intelegensi Umum (TIU) dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP); Tes Kompetensi Bidang (TKB) Kesehatan dan Pendidik.
  • Untuk kelulusan Tes Kompetensi Dasar (TKD) akan menggunakan sistem nilai ambang batas kelulusan  (passing grade)  yang  ditetapkan  oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan hasil rekomendasi Konsorsium Perguruan Tinggi Negeri. cat** contoh soal ujian silahkan lihat di cpnsonline.com
  • Penilaian Tes Kompetensi  Bidang (TKB) akan dilakukan jika nilai peserta ujian untuk materi Tes Kompetensi Dasar (TKD) mencapai nilai ambang batas kelulusan (passing grade).
  • Kelulusan Ujian Tulis akan diumumkan secara nasional yang akan dikoordinir oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
  • Bagi peserta yang dinyatakan lulus ujian tulis, pada saat pemberkasan usul penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) harus melampirkan hasil tes kesehatan Bebas Hepatitis B, Bebas Hepatitis C, Bebas HIV dan Bebas NAPZA yang dibuktikan dengan hasil  laboratorium yang dikeluarkan oleh Dokter  Pemerintah  antara  lain  di  RSUD/RSUP/RS TNI-Polri; dan apabila peserta tidak dapat melampirkan hasil tes tersebut maka peserta dinyatakan tidak lulus sebagai CPNS Kementerian Kesehatan.
  • Daftar ulang secara on-line mulai tanggal 07 s/d 09 Nopember 2010 melalui website Biro Kepegawaian (http://www.ropeg-kemenkes.or.id).
E. Lain-lain
  • Seleksi Penerimaan CPNS Kementerian Kesehatan Tahun 2012 sama sekali tidak dipungut biaya. Kementerian Kesehatan tidak bertanggung jawab atas pungutan oleh oknum yang mengatasnamakan Kementerian Kesehatan atau Panitia sehingga peserta diharapkan tidak melayani tawaran untuk mempermudah penerimaan sebagai CPNS.
  • Berkas yang sudah dikirimkan kepada Kementerian Kesehatan menjadi milik Panitia dan tidak dapat diminta kembali.
  • Tidak diperkenankan melakukan registrasi ganda.
  • Daftar alamat PO BOX dan layanan Hotline masing-masing provinsi peminatan akan ditayangkan pada minggu ke-4 bulan Juli 2012.
  • Para pelamar disarankan untuk terus memonitor informasi dan perkembangan Penerimaan CPNS Kementerian Kesehatan Tahun 2012 melalui website Biro Kepegawaian (www.ropeg-kemenkes.or.id).
  • Keputusan Panitia bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
  • Apabila dikemudian hari pelamar terbukti memberikan data palsu makakelulusan dinyatakan batal.

CATATAN:

 

 

  • Pengumuman dan Persyaratan Lengkap
  • Surat Pernyataan bersedia ditempatkan dan bekerja dimana saja.
  • Surat Pernyatan bersedia bekerja minimal 5 tahun
  • Link Situs CPNS Kementerian Kesehatan
     
     
    source : pengumuman-cpns.com
     

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF

 

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 33 TAHUN 2012
TENTANG
PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 129 ayat (2)Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif;
Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat ASI adalah cairan hasil sekresi kelenjar payudara ibu.
2. Air Susu Ibu Eksklusif yang selanjutnya disebut ASI Eksklusif adalah ASI yang diberikan kepadaBayi sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, tanpa menambahkan dan/atau mengganti denganmakanan atau minuman lain.
3. Bayi adalah anak dari baru lahir sampai berusia 12 (dua belas) bulan.
4. Keluarga adalah suami, anak, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas dan ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
5. Susu Formula Bayi adalah susu yang secara khusus diformulasikan sebagai pengganti ASI untukBayi sampai berusia 6 (enam) bulan.
6. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
7. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untukjenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
8. Tempat Kerja adalah ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
9. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
10. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagaiunsur penyelenggara pemerintahan daerah.
11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 2

Pengaturan pemberian ASI Eksklusif bertujuan untuk:
a. menjamin pemenuhan hak Bayi untuk mendapatkan ASI Eksklusif sejak dilahirkan sampai dengan berusia 6 (enam) bulan dengan memperhatikan pertumbuhan dan perkembangannya;
b. memberikan perlindungan kepada ibu dalam memberikan ASI Eksklusif kepada bayinya; dan
c. meningkatkan peran dan dukungan Keluarga, masyarakat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah terhadap pemberian ASI Eksklusif

BAB II
TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu
Tanggung Jawab Pemerintah

Pasal 3

Tanggung jawab Pemerintah dalam program pemberian ASI Eksklusif meliputi:
a. menetapkan kebijakan nasional terkait program pemberian ASI Eksklusif;
b. melaksanakan advokasi dan sosialisasi program pemberian ASI Eksklusif;
c. memberikan pelatihan mengenai program pemberian ASI Eksklusif dan penyediaan tenaga konselor menyusui di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan tempat sarana umum lainnya;
d. mengintegrasikan materi mengenai ASI Eksklusif pada kurikulum pendidikan formal dan nonformal bagi Tenaga Kesehatan;
e. membina, mengawasi, serta mengevaluasi pelaksanaan dan pencapaian program pemberian ASI Eksklusif di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, satuan pendidikan kesehatan, Tempat Kerja, tempat sarana umum, dan kegiatan di masyarakat;
f. mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkaitan dengan ASI Eksklusif;
g. mengembangkan kerja sama mengenai program ASI Eksklusif dengan pihak lain di dalam dan/atau luar negeri; dan
h. menyediakan ketersediaan akses terhadap informasi dan edukasi atas penyelenggaraanprogram pemberian ASI Eksklusif.

Bagian Kedua
Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Provinsi

Pasal 4

Tanggung jawab pemerintah daerah provinsi dalam program pemberian ASI Eksklusif meliputi:
a. melaksanakan kebijakan nasional dalam rangka program pemberian ASI Eksklusif;
b. melaksanakan advokasi dan sosialisasi program pemberian ASI Eksklusif dalam skala provinsi;
c. memberikan pelatihan teknis konseling menyusui dalam skala provinsi;
d. menyediakan tenaga konselor menyusui di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan tempat sarana umum lainnya dalam skala provinsi;
e. membina, monitoring, mengevaluasi, dan mengawasi pelaksanaan dan pencapaian programpemberian ASI Eksklusif di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, satuan pendidikan kesehatan, Tempat Kerja, tempat sarana umum, dan kegiatan di masyarakat dalam skala provinsi;
f. menyelenggarakan, memanfaatkan, dan memantau penelitian dan pengembangan programpemberian ASI Eksklusif yang mendukung perumusan kebijakan provinsi;
g. mengembangkan kerja sama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
h. menyediakan ketersediaan akses terhadap informasi dan edukasi atas penyelenggaraan pemberian ASI Eksklusif dalam skala provinsi.

Bagian Ketiga
Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Pasal 5

Tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten/kota dalam program pemberian ASI Eksklusifmeliputi:
a. melaksanakan kebijakan nasional dalam rangka program pemberian ASI Eksklusif;
b. melaksanakan advokasi dan sosialisasi program pemberian ASI Eksklusif dalam skala kabupaten/kota;
c. memberikan pelatihan teknis konseling menyusui dalam skala kabupaten/kota;
d. menyediakan tenaga konselor menyusui di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan tempat sarana umum lainnya dalam skala kabupaten/kota;
e. membina, monitoring, mengevaluasi, dan mengawasi pelaksanaan dan pencapaian programpemberian ASI Eksklusif di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, satuan pendidikan kesehatan, Tempat Kerja, tempat sarana umum, dan kegiatan di masyarakat dalam skala kabupaten/kota;
f. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan program pemberian ASI Eksklusif yang mendukung perumusan kebijakan kabupaten/kota;
g. mengembangkan kerja sama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
h. menyediakan ketersediaan akses terhadap informasi dan edukasi atas penyelenggaraan pemberian ASI Eksklusif dalam skala kabupaten/kota.

BAB III
AIR SUSU IBU EKSKLUSIF

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

Setiap ibu yang melahirkan harus memberikan ASI Eksklusif kepada Bayi yang dilahirkannya.

Pasal 7

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tidak berlaku dalam hal terdapat:
a. indikasi medis:
b. ibu tidak ada; atau
c. ibu terpisah dari Bayi.

Pasal 8

(1) Penentuan indikasi medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan oleh dokter.
(2) Dokter dalam menentukan indikasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional.
(3) Dalam hal di daerah tertentu tidak terdapat dokter, penentuan ada atau tidaknya indikasimedis dapat dilakukan oleh bidan atau perawat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Inisiasi Menyusu Dini

Pasal 9

(1) Tenaga Kesehatan dan penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib melakukan inisiasi menyusu dini terhadap Bayi yang baru lahir kepada ibunya paling singkat selama 1 (satu) jam.
(2) Inisiasi menyusu dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara meletakkanBayi secara tengkurap di dada atau perut ibu sehingga kulit Bayi melekat pada kulit ibu.

Pasal 10

(1) Tenaga Kesehatan dan penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib menempatkan ibu dan Bayi dalam 1 (satu) ruangan atau rawat gabung kecuali atas indikasi medis yang ditetapkan oleh dokter.
(2) Penempatan dalam 1 (satu) ruangan atau rawat gabung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk memudahkan ibu setiap saat memberikan ASI Eksklusif kepada Bayi.

Bagian Ketiga
Pendonor Air Susu Ibu

Pasal 11

(1) Dalam hal ibu kandung tidak dapat memberikan ASI Eksklusif bagi bayinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, pemberian ASI Eksklusif dapat dilakukan oleh pendonor ASI.
(2) Pemberian ASI Eksklusif oleh pendonor ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan persyaratan:
a. permintaan ibu kandung atau Keluarga Bayi yang bersangkutan;
b. identitas, agama, dan alamat pendonor ASI diketahui dengan jelas oleh ibu atau Keluarga dariBayi penerima ASI;
c. persetujuan pendonor ASI setelah mengetahui identitas Bayi yang diberi ASI;
d. pendonor ASI dalam kondisi kesehatan baik dan tidak mempunyai indikasi medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; dan
e. ASI tidak diperjualbelikan.
(3) Pemberian ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dilaksanakan berdasarkan norma agama dan mempertimbangkan aspek sosial budaya, mutu, dan keamanan ASI.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian ASI Eksklusif dari pendonor ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 12

(1) Setiap ibu yang melahirkan Bayi harus menolak pemberian Susu Formula Bayi dan/atau produkbayi lainnya.
(2) Dalam hal ibu yang melahirkan Bayi meninggal dunia atau oleh sebab lain sehingga tidak dapat melakukan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penolakan dapat dilakukan olehKeluarga.

Bagian Keempat
Informasi dan Edukasi

Pasal 13

(1) Untuk mencapai pemanfaatan pemberian ASI Eksklusif secara optimal, Tenaga Kesehatan dan penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib memberikan informasi dan edukasi ASI Eksklusif kepada ibu dan/atau anggota Keluarga dari Bayi yang bersangkutan sejak pemeriksaankehamilan sampai dengan periode pemberian ASI Eksklusif selesai.
(2) Informasi dan edukasi ASI Eksklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mengenai:
a. keuntungan dan keunggulan pemberian ASI;
b. gizi ibu, persiapan dan mempertahankan menyusui;
c. akibat negatif dari pemberian makanan botol secara parsial terhadap pemberian ASI; dan
d. kesulitan untuk mengubah keputusan untuk tidak memberikan ASI.
(3) Pemberian informasi dan edukasi ASI Eksklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan melalui penyuluhan, konseling dan pendampingan.
(4) Pemberian informasi dan edukasi ASI Eksklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh tenaga terlatih.

Bagian Kelima
Sanksi Administratif

Pasal 14

(1) Setiap Tenaga Kesehatan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), atau Pasal 13 ayat (1) dikenakan sanksi administratif oleh pejabat yang berwenang berupa:
a. teguran lisan;
b. teguran tertulis; dan/atau
c. pencabutan izin.
(2) Setiap penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), atau Pasal 13 ayat (1) dikenakan sanksi administratif oleh pejabat yang berwenang berupa:
a. teguran lisan; dan/atau
b. teguran tertulis.
(3) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB IV
PENGGUNAAN SUSU FORMULA BAYI DAN PRODUK BAYI LAINNYA

Pasal 15

Dalam hal pemberian ASI Eksklusif tidak dimungkinkan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bayi dapat diberikan Susu Formula Bayi.

Pasal 16

Dalam memberikan Susu Formula Bayi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Tenaga Kesehatanharus memberikan peragaan dan penjelasan atas penggunaan dan penyajian Susu Formula Bayikepada ibu dan/atau Keluarga yang memerlukan Susu Formula Bayi.

Pasal 17

(1) Setiap Tenaga Kesehatan dilarang memberikan Susu Formula Bayi dan/atau produk bayilainnya yang dapat menghambat program pemberian ASI Eksklusif kecuali dalam hal diperuntukkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
(2) Setiap Tenaga Kesehatan dilarang menerima dan/atau mempromosikan Susu Formula Bayidan/atau produk bayi lainnya yang dapat menghambat program pemberian ASI Eksklusif.

Pasal 18

(1) Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilarang memberikan Susu Formula Bayi dan/atau produk bayi lainnya yang dapat menghambat program pemberian ASI Eksklusif kepada ibu Bayidan/atau keluarganya, kecuali dalam hal diperuntukkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
(2) Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilarang menerima dan/atau mempromosikanSusu Formula Bayi dan/atau produk bayi lainnya yang dapat menghambat program pemberian ASI Eksklusif.
(3) Dalam hal terjadi bencana atau darurat, penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan dapat menerima bantuan Susu Formula Bayi dan/atau produk bayi lainnya untuk tujuan kemanusiaan setelah mendapat persetujuan dari kepala dinas kesehatan kabupaten/kota setempat.
(4) Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilarang menyediakan pelayanan di bidangkesehatan atas biaya yang disediakan oleh produsen atau distributor Susu Formula Bayi dan/atau produk bayi lainnya.

Pasal 19

Produsen atau distributor Susu Formula Bayi dan/atau produk bayi lainnya dilarang melakukankegiatan yang dapat menghambat program pemberian ASI Eksklusif berupa:
a. pemberian contoh produk Susu Formula Bayi dan/atau produk bayi lainnya secara cuma-cuma atau bentuk apapun kepada penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Tenaga Kesehatan, ibu hamil,atau ibu yang baru melahirkan;
b. penawaran atau penjualan langsung Susu Formula Bayi ke rumah-rumah;
c. pemberian potongan harga atau tambahan atau sesuatu dalam bentuk apapun atas pembelian Susu Formula Bayi sebagai daya tarik dari penjual;
d. penggunaan Tenaga Kesehatan untuk memberikan informasi tentang Susu Formula Bayi kepada masyarakat; dan/atau
e. pengiklanan Susu Formula Bayi yang dimuat dalam media massa, baik cetak maupun elektronik, dan media luar ruang.

Pasal 20

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e dikecualikan jika dilakukan padamedia cetak khusus tentang kesehatan.
(2) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memenuhi persyaratan:
a. mendapat persetujuan Menteri; dan
b. memuat keterangan bahwa Susu Formula Bayi bukan sebagai pengganti ASI.

Pasal 21

(1) Setiap Tenaga Kesehatan, penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan, penyelenggara satuanpendidikan kesehatan, organisasi profesi di bidang kesehatan dan termasuk keluarganya dilarang menerima hadiah dan/atau bantuan dari produsen atau distributor Susu Formula Bayi dan/atau produk bayi lainnya yang dapat menghambat keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif.
(2) Bantuan dari produsen atau distributor Susu Formula Bayi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima hanya untuk tujuan membiayai kegiatan pelatihan, penelitian dan pengembangan, pertemuan ilmiah, dan/atau kegiatan lainnya yang sejenis.

Pasal 22

Pemberian bantuan untuk biaya pelatihan, penelitian dan pengembangan, pertemuan ilmiah, dan/atau kegiatan lainnya yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dapat dilakukan dengan ketentuan:
a. secara terbuka;
b. tidak bersifat mengikat;
c. hanya melalui Fasilitas Pelayanan Kesehatan, penyelenggara satuan pendidikan kesehatan, dan/atau organisasi profesi di bidang kesehatan; dan
d. tidak menampilkan logo dan nama produk Susu Formula Bayi dan/atau produk bayi lainnya pada saat dan selama kegiatan berlangsung yang dapat menghambat program pemberian ASI Eksklusif.

Pasal 23

(1) Tenaga Kesehatan yang menerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) wajib memberikan pernyataan tertulis kepada atasannya bahwa bantuan tersebut tidak mengikat dan tidak menghambat keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif.
(2) Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) wajib memberikan pernyataan tertulis kepada Menteri bahwa bantuan tersebut tidak mengikat dan tidak menghambat keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif.
(3) Penyelenggara satuan pendidikan kesehatan yang menerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) wajib memberikan pernyataan tertulis kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan bahwa bantuan tersebut tidak mengikat dan tidak menghambat keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif.
(4) Pengurus organisasi profesi di bidang kesehatan yang menerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) wajib memberikan pernyataan tertulis kepada Menteri bahwa bantuan tersebut tidak mengikat dan tidak menghambat keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif.

Pasal 24

Dalam hal Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menerima bantuan biaya pelatihan, penelitian dan pengembangan, pertemuan ilmiah, dan/atau kegiatan lainnya yang sejenis maka penggunaannya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

(1) Setiap produsen atau distributor Susu Formula Bayi dan/atau produk bayi lainnya dilarang memberikan hadiah dan/atau bantuan kepada Tenaga Kesehatan, penyelenggara FasilitasPelayanan Kesehatan, penyelenggara satuan pendidikan kesehatan, dan organisasi profesi di bidang kesehatan termasuk keluarganya yang dapat menghambat keberhasilan programpemberian ASI Eksklusif, kecuali diberikan untuk tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2).
(2) Setiap produsen atau distributor Susu Formula Bayi dan/atau produk bayi lainnya yang melakukan pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan laporan kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
a. nama penerima dan pemberi bantuan;
b. tujuan diberikan bantuan;
c. jumlah dan jenis bantuan; dan
d. jangka waktu pemberian bantuan.

Pasal 26

(1) Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan, penyelenggara satuan pendidikan kesehatan, dan/atau organisasi profesi di bidang kesehatan yang menerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c wajib memberikan laporan kepada Menteri, menteri terkait, atau pejabat yang ditunjuk.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a. nama pemberi dan penerima bantuan;
b. tujuan diberikan bantuan;
c. jumlah dan jenis bantuan; dan
d. jangka waktu pemberian bantuan.

Pasal 27

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 disampaikan kepada Menteri, menteri terkait, atau pejabat yang ditunjuk paling singkat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan bantuan.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan Susu Formula Bayi dan produk bayi lainnya diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 29

(1) Setiap Tenaga Kesehatan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17, Pasal 21 ayat (1), dan Pasal 23 ayat (1), dikenakan sanksi administratif oleh pejabat yang berwenang berupa:
a. teguran lisan;
b. teguran tertulis; dan/atau
c. pencabutan izin.
(2) Setiap penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan, penyelenggara satuan pendidikan, pengurus organisasi profesi di bidang kesehatan serta produsen dan distributor Susu Formula Bayidan/atau produk bayi lainnya yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), Pasal 19, Pasal 21 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 26 ayat (1) dikenakan sanksi administratif oleh pejabat yang berwenang berupa:
a. teguran lisan; dan/atau
b. teguran tertulis.
(3) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB V
TEMPAT KERJA DAN TEMPAT SARANA UMUM

Pasal 30

(1) Pengurus Tempat Kerja dan penyelenggara tempat sarana umum harus mendukung programASI Eksklusif.
(2) Ketentuan mengenai dukungan program ASI Eksklusif di Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perusahaan antara pengusaha dan pekerja/buruh, atau melalui perjanjian kerja bersama antara serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha.
(3) Pengurus Tempat Kerja dan penyelenggara tempat sarana umum harus menyediakan fasilitas khusus untuk menyusui dan/atau memerah ASI sesuai dengan kondisi kemampuan perusahaan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyediaan fasilitas khusus menyusui dan/atau memerah ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 31

Tempat Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 terdiri atas:
a. perusahaan; dan
b. perkantoran milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan swasta.

Pasal 32

Tempat sarana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 terdiri atas:
a. Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
b. hotel dan penginapan;
c. tempat rekreasi;
d. terminal angkutan darat;
e. stasiun kereta api;
f. bandar udara;
g. pelabuhan laut;
h. pusat-pusat perbelanjaan;
i. gedung olahraga;
j. lokasi penampungan pengungsi; dan
k. tempat sarana umum lainnya.

Pasal 33

Penyelenggara tempat sarana umum berupa Fasilitas Pelayanan Kesehatan harus mendukung keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif dengan berpedoman pada 10 (sepuluh) langkahmenuju keberhasilan menyusui sebagai berikut:
a. membuat kebijakan tertulis tentang menyusui dan dikomunikasikan kepada semua stafpelayanan kesehatan;
b. melatih semua staf pelayanan dalam keterampilan menerapkan kebijakan menyusui tersebut;
c. menginformasikan kepada semua ibu hamil tentang manfaat dan manajemen menyusui;
d. membantu ibu menyusui dini dalam waktu 60 (enam puluh) menit pertama persalinan;
e. membantu ibu cara menyusui dan mempertahankan menyusui meskipun ibu dipisah dari bayinya;
f. memberikan ASI saja kepada Bayi baru lahir kecuali ada indikasi medis;
g. menerapkan rawat gabung ibu dengan bayinya sepanjang waktu 24 (dua puluh empat) jam;
h. menganjurkan menyusui sesuai permintaan Bayi;
i. tidak memberi dot kepada Bayi; dan
j. mendorong pembentukan kelompok pendukung menyusui dan merujuk ibu kepada kelompoktersebut setelah keluar dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Pasal 34

Pengurus Tempat Kerja wajib memberikan kesempatan kepada ibu yang bekerja untuk memberikan ASI Eksklusif kepada Bayi atau memerah ASI selama waktu kerja di Tempat Kerja.

Pasal 35

Pengurus Tempat Kerja dan penyelenggara tempat sarana umum wajib membuat peraturan internal yang mendukung keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif.

Pasal 36

Setiap pengurus Tempat Kerja dan/atau penyelenggara tempat sarana umum yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (3), atau Pasal 34, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 37

(1) Masyarakat harus mendukung keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif baik secara perorangan, kelompok, maupun organisasi.
(2) Dukungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
a. pemberian sumbangan pemikiran terkait dengan penentuan kebijakan dan/atau pelaksanaanprogram pemberian ASI Eksklusif;
b. penyebarluasan informasi kepada masyarakat luas terkait dengan pemberian ASI Eksklusif;
c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pemberian ASI Eksklusif; dan/atau
d. penyediaan waktu dan tempat bagi ibu dalam pemberian ASI Eksklusif.
(3) Dukungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 38

Pendanaan program pemberian ASI Eksklusif dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 39

(1) Menteri, menteri terkait, kepala lembaga pemerintah non kementerian, gubernur, dan bupati/walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program pemberianASI Eksklusif sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.
(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:
a. meningkatkan peran sumber daya manusia di bidang kesehatan, Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dan satuan pendidikan kesehatan dalam mendukung keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif;
b. meningkatkan peran dan dukungan Keluarga dan masyarakat untuk keberhasilan programpemberian ASI Eksklusif; dan
c. meningkatkan peran dan dukungan pengurus Tempat Kerja dan penyelenggara sarana umum untuk keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif.
(3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
a. advokasi dan sosialisasi peningkatan pemberian ASI Eksklusif;
b. pelatihan dan peningkatan kualitas Tenaga Kesehatan dan tenaga terlatih; dan/atau
c. monitoring dan evaluasi.
(4) Menteri, menteri terkait, kepala lembaga pemerintah non kementerian, gubernur, dan bupati/walikota dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengikutsertakan masyarakat.

Pasal 40

(1) Pengawasan terhadap produsen atau distributor Susu Formula Bayi dan/atau produk bayilainnya yang melakukan kegiatan pengiklanan Susu Formula Bayi yang dimuat dalam media massa, baik cetak maupun elektronik, dan media luar ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e dilaksanakan oleh badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan terhadap produsen atau distributor Susu FormulaBayi dan/atau produk bayi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturankepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Pengurus Tempat Kerja dan/atau penyelenggara tempat sarana umum, wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini paling lama 1 (satu) tahun.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua ketentuan yang mengatur tentang pemberian ASI Eksklusif dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 43

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Maret 2012

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Maret 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 58
Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
Asisten Deputi Perundang-undangan
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,

Wisnu Setiawan

 

LEUKOREA (FLOUR ALBUS/ KEPUTIHAN/ WHITE DISCHARGE)

Pengertian Leukorea

Beberapa pengertian leukorea atau keputihan adalah sebagai berikut:

  1. Leukorea (fluor albus) atau keputihan adalah pengeluarancairan dari jalan lahir yang bukan darah.
  2. Leukorea atau keputihan adalah nama gejala yang diberikan pada cairan yang keluar dari saluran genetaliawanita, yang tidak berubah.
  3. Leukorea atau keputihan adalah sekret putih yang kental keluar dari vagina maupun rongga uterus (Kamus Kedokteran).

Leukorea atau keputihan yang terjadi pada wanita tidak menyebabkan kematian tetapi kesakitan, karena cairan yang keluar selalu membasahi bagian dalam dan terkadang menimbulkan iritasi, rasa gatal sehingga membuat ketidaknyamanan. Leukorea merupakan gejala awal dari infeksi, keganasan atau tumor jinak reproduksi.

Secara alamiah wanita mengeluarkan cairan dari alat kelaminnya yang berasal dari :

  1. Transudat dinding vagina.
  2. Lendir servik.
  3. Lendir kelenjar bartholini dan skene.

Asal Leukorea

Leukorea atau keputihan berasal dari:

  1. Vulva.
  2. Vagina.
  3. Servik uteri.
  4. Korpus uteri.
  5. Tuba.

Vulva

Sekret dalam vulva dihasilkan oleh kelenjar- kelenjar bartholini dan skene. Sekret ini bertambah pada perangsangan, misalnya sewaktu koitus. Jika kelenjar- kelenjar tersebut meradang, oleh karena infeksi maka sekret berubah jadi flour.

Vagina

Vagina tidak mempunyai kelenjar dan dibasahi oleh cairan transudat dan lendir dari servik. PH dalam vagina disebabkan oleh kegiatan hasil diderlein yang mengubah glukogen (epitel vagina) menjadi acidum lacticium.

Servik uteri

Sekret servik yang normal bersifat jernih, liat dan alkalis. Sekret ini dipengaruhi hormon- hormonovarium baik kuantitas atau kualitasnya. Sekret bertambah pada infeksi (cervicitis) yang dipermudah kejadiannya oleh robekan servik dan tumor servik.

Korpus uteri

Korpus uteri hanya menghasilkan sekret pada fase post ovulator. Sekret bertambah padaendometritis akut, jika ada sisa plasenta polip mioma submucosa dan carcinoma.

Tuba

Tuba jarang mengeluarkan flour albus, kadang-kadang terjadi pada hydrosalpinx profluens.

Klasifikasi Leukorea

Leukorea terbagi menjadi dua yaitu:

  1. Leukorea fisiologis.
  2. Leukorea patologis.

Leukorea fisiologis

Leukorea fisiologis terjadi mendekati ovulasi (karena rangsangan seksual), menjelang dan sesudah menstruasi atau pengaruh hormone pada kehamilan. Terdiri dari cairan yang kadang-kadang berupa mucus yang mengantongi banyak epitel dengan leukosit yang jarang. Ciri-cirinya adalah: berwarna putih dan menjadi kekuningan bila kontak dengan udara karena prosesokside; tidak gatal; tidak mewarnai pakaian dalam dan tidak berbau.

Leukorea patologis

Leukorea patologis terjadi karena infeksi vaginal, infeksi trikomonas vaginalis, infeksi jamurcandida albicans, keganasan reproduksi ataupun adanya benda asing dalam jalan lahir. Terdapat banyak leukosit. Ciri-ciri adalah: terjadi peningkatan volume (membasahi celana dalam); terdapat bau yang khas; perubahan konsistensi dan warna; penyebab infeksi Trikomoniasis, Kandidiasis dan Vaginosis bacterial.

Gejala Leukorea

Gejala klinis dari leukorea atau keputihan antara lain:

  1. Gatal, berbau, dan berbuih.
  2. Sekret vagina bertambah banyak.
  3. Bergumpal, campur darah
  4. Dispareunia / sakit pada waktu koitus.
  5. Disuria / rasa panas saat kencing.

Penyebab Leukorea

Penyebab keputihan atau leukorea dapat dikategorikan sebagai berikut:

  1. Konstitusional.
  2. Kelainan endokrin.
  3. Infeksi.
  4. Penyebab lain.

Konstitusional

Penyebab leukorea atau keputihan secara konstitusional ditemukan pada keadaan anemia, nefritis dan pada bendungan umum (decompensatio cordis, serosis, hepatitis).

Kelainan endokrin

Seperti pada fungsional bleeding (kadar estrogen tinggi). Pada kehamilan (karena hidraemia dan pengaruh endokrin).

Infeksi

Penyebab leukorea atau keputihan oleh karena infeksi antara lain:

  1. Vultasi–vulvo vaginitis.
  2. Vaginitas (kolpitis).
  3. Servivitis.
  4. Salpingitis

Penyebab lain

Penyebab lain leukorea atau keputihan antara lain:

  1. Corpus allienum : possarium, rambut kemaluan, rambut wol, kain atau kapas.
  2. Alat- alat atau obat- obat kontrasepsi.
  3. Fitula (Fistula vesicovaginalis, Fistula Fectovaginalis).(Manuaba, 2001).

Jenis Leukorea

  1. Kandidiasis vulvovaginalis (KVV).
  2. Trikomoniasis.
  3. Vaginosis bacterial.
  4. Infeksi genital non spesifik.

Kandidiasis Vulvovaginalis (KVV)

Kandidiasis Vulvovaginalis (KVV) disebabkan oleh candida albicans atau kadang oleh candida spatau ragi lainnya. Gejala klinisnya antara lain: gatal pada vulva dan vagina; vulva lecet; duh tubuhvagina dan dapat sampai dispareuni. Sedangkan gejala lain yang mungkin timbul antara lain: eritema; dapat timbul fisura; edema; duh tubuh vagina putih seperti susu mungkin bergumpal, tidak berbau dan terdapat lesi satelit. Pemeriksaan penunjang dengan sediaan apus dari duhtubuh vafina dengan pewarnaan garam ditemukan blastospora dan pseudohifa; sediaan basah dengan larutan KOH 10 % ditemukan pseudohifa dan atau blastospora. PenatalaksanaanKandidiasis Vulvovaginalis (KVV) akut dengan pemberian Ketokonazole 200 mgr tablet 2 tab x 5 hari; Flukonazol 150 mgr tablet dosis tunggal; Intrakonazolel 100 mgr tablet 2 tab x 3 hari.

Trikomoniasis

Trikomoniasis merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh parasit ber Flagela Trikomonas vaginalis. Gejala klinis antara lain: 10-50 % asimtomatik; duh tubuh vagina berbau, dapat disertai gatal pada vagina; kadang-kadang terdapat rasa tidak enak di perut bagian bawah. Sedangkangejala lain antara lain: duh tubuh vagina dengan konsistensi bermacam-macam dari sedikit banyak dan ecer bentuk kuning kehijauan berbusa dapat terjadi pada 10–30 % wanita; vuivitis danvaginitis; gambaran serviks strobery dapat ditemukan pada 2 % pasien; pada 5–15 % tidak ditemukan kelainan pada pemeriksaan. Adapun pemeriksaan penunjang dengan cara duh tubuhvagina dari forniks posterior dan dilakukan pemeriksaan sediaan basah dengan larutan NaClfisiologis. Terdapat Tricomonas Vaginalis dengan pergerakan flagella yang khas. Penatalaksanaandengan pemberian Metonidazole 2 gram oral dosis tunggal atau Metronidazole 2 x 0,5 mg oral selama 7 hari.

Vaginosis bacterial

Vaginosis bacterial adalah sindrom klinis yang disebabkan oleh pergantian lactobacillus sp penghasil H2Oyang normal di dalam vagina dengan sekelompok bakteri aerob. Gejala klinis antara lain: duh tubuh vagina putih homogen, melekat pada dinding vagina dan vestibulum; pHcairan vagina > 4,5; terciumnya bau amis seperti ikan pada duh tubuh vagina yang diolesi dengan larutan KOH 10 %. Pemeriksaan penunjang dengan sediaan apus dengan pewarnaan gram ditemukam clue cell. Penatalaksanaan Non medikamentosa dengan cara: pasien dianjurkan untuk menghindari vaginal douching atau bahan antiseptic; konseling. Sedangkan penatalaksanaanMedikamentosa dengan pemberian obat pilihan yaitu Metronidazole 2 x 500 mg / hari selama 5–7 hari; Metronidazole 2 gram peroral dosis tunggal; pemberian obat alternatif yaitu Klindamicin 2x 300 mg / hari peroral selama 7 hari.

Infeksi genital non spesifik

Infeksi genital non spesifik adalah infeksi saluran genital yang disebabkan oleh penyebab nonspesifik. Istilah ini meliputi berbagai keadaan yaitu uretritis non spesifik, uretritis non gonore proktitis non spesifik dan infeksi spesifik pada wanita. Keluhan pada wanita berupa duh tubuhvagina; perdarahan antar menstruasi; perdarahan pasca koitus; disuria bila mengenai uretra; asimptomatik. Gejalanya duh tubuh endoserviks mukopurulent; ektopia serviks disertai edemaserviks rapuh, mudah berdarah. Pemeriksaan penunjang dari duh tubuh genetalia.Penatalaksanaan dengan pemberian Doksisiklin 2 x 100 mg / hr selama 7 hari; Terasiklin 4 x 500 mg / hr selama 7 hari; Eratromicin 4 x 500 mg / hr selama 7 hari.

Diagnosis Lekhorea

Diagnosa sebab keputihan dapat dicari dengan cara sebagai berikut:

  1. Anamnase.
  2. Kedaaan umum.
  3. Pemeriksaan dalam.
  4. Pemeriksaan mikrobiologis dan bakteriologis, meliputi: cairan seperti susu biasanya berasal dari vagina; cairan yang liat muko purulen berasal dari servik; cairan yang purulen biasanya disebabkan gonococcus; cairan yang membuih oleh trichomonas; zat seperti keju oleh monilia biasanya gatal; cairan yang jernih terdapat pada asthenia; flour bercampur darah terdapat padaendometritis senilis.

Penatalaksaan Lekhorea

Penatalaksanaan leukorea atau keputihan tergantung dari penyebab infeksi seperti jamur, bakteri atau parasit. Umumnya diberikan obat-obatan untuk mengatasi keluhan dan menghentikan prosesinfeksi sesuai dengan penyebabnya. Obat-obatan yang digunakan dalam mengatasi keputihanbiasanya berasal dari golongan flukonazol untuk mengatasi infeksi candida dan golonganmetronidazol untuk mengatasi infeksi bakteri dan parasit.

Pencegahan Leukhorea

Leukorea dapat dicegah dengan cara sebagai berikut:

  1. Menjaga alat kelamin tetap bersih dan kering.
  2. Menghindari pakaian ketat.
  3. Seing mengganti pembalut saat datang haid.
  4. Menghindari douche (mencuci/membilas) vagina dengan larutan antiseptik.
  5. Mencuci alat kelamin bagian luar dengan air bersih.

Referensi

Idhawati, C. 2011. Asuhan Kebidanan Gangguan Reproduksi Pada Ny. K Dengan Leukore Candidiasis Vulvovaginalis Di Ruang KIA Puskesmas Sawit I. Akbid Mamba’ul Ulum Surakarta.
Indah Arthanasia. 2011. Perawatan Gangguan Bermacam-macam Keputihan Pada OrganReproduksi Wanita.
Manuaba, 2001. Ilmu Kebidanan, Penyakit Kandungan. Jakarta: EGC
Manuaba, IBG. 2008. Gawat Darurat Obstetric-Ginekologi Dan Obstetric-Ginekologi Sosial Untuk Profesi Bidan. Jakarta: EGC. Hlm: 296-299.
Mansjoer, A. 2001. Kapita Selekta Kedokteran Jilid I Edisi ketiga. Jakarta : Media Aesculapius.
Misni. 2011. Asuhan Kebidanan Gangguan Reproduksi Pada Ny. S Dengan Leukore Di Puskesmas Banyudono. Akbid Mamba’ul Ulum Surakarta.
Prawirohardjo, S. 2008. Ilmu Kandungan. Jakarata: Yayasan Bina Pustaka.
Prayetni, 2001. Asuhan Kebidanan Pada Ibu Dengan Gangguan Reproduksi. Jakarta: Pusdiknas Depkes RI.
Thomas Rabe. 2002. Alih bahasa dr Ida Bagus Gde Manuaba, SPOG. Ilmu Kandungan.Jakarta : Hipokrates
Yatim, F, 2005. Penyakit Kandungan. Jakarta: Pustaka Populer Obor.

 

SOURCE : LUSA.WEB.ID